Para wargi, sok sanaos wartos anu dipublikasi dihandap ieu -anu dicutat tina PR Online- ngeunaan pamarentahan kota Banjar, tapi teu aya lepatna janten perhatosan urang. Eta lengkah walikota Banjar dina ngarekrut tanagi ahli ti Jakarta kangge memperkuat birokrasi, tangtos aya maksadna. Kumaha kinten-kinten di Ciamis?
Banjar 'Impor' Dua Pejabat BPK Duduki Posisi Eselon ll
BANJAR, (PRLM).- Dua pejabat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipastikan akan menduduki posisi eselon II di lingkungan pemerintahan Kota Banjar. Permintaan pejabat yang ahli dalam urusan manajemen keuangan tersebut, untuk mengantisipasi diberlakukannya standar akuntansi pemerintahan yang bakal diberlakukan mulai tahun 2015.
"Saya sudah mengajukan permohonan ke BPK untuk eselon II, dan sudah dikabulkan. Kami 'mengimpor' karena saya menilai sampai saat ini belum ada pejabat di sini yang memiliki kemampuan tersebut, khususnya menjelang diberlakukannya PP nomor 71 tentang Standar akuntansi pemerintahan," tutur Walikota Banjar, Herman Sutrisno, Selasa (12/4) di ruang kerjanya.
Didampingi Kepala Inspektorat Kota Banjar Agus Eka Permana, lebih lanjut dia untuk sementara ini menolak menyebutkan posisi yang akan diduduki oleh dua pejabat 'impor' tersebut. Hanya saja dia sedikit mengungkapkan bahwa pejabat tersebut nantinya menggantikan pejabat yang akan memasuki masa pensiun, sedangkan yang lainnya menempati posisi yang pejabatnya diprojeksikan menjadi staf ahli.
"Sudah ada nama dan posisinya, tetapi nanti tunggu saja saat pelantikan bersama dengan mutasi yang lain," katanya.
Herman mengatakan dengan adanya perubahan sistem akuntasi pemerintahan, perlu adanya perubahan pola pikir di kalangan pejabat maupun seluruh pegawai yang ada di lingkungan Pemerintahan Kota Banjar. Dengan demikian, lanjut dia, apabila tidak mengambil langkah strategis seperti itu, akan tertinggal dengan lainnya.
"Untuk mendorong sisitem keuangan yang baru, harus diimbangi dengan perubahan pola pikir atau mind set dari yang sekarang, serta didukung tanaga yang benar-benar ahli," jelasnya.
Walikota Banjar mengungkapkan salah satu perubahan yang berkait dengan sisitem akuntasi pemerintahan yang baru, di antaranya adalah adanya penyusutan nilai aset. Misalnya penyusutan nilai aset mobil dinas, penyusutan nilai aset gedung dan lainnya. Selain itu juga pemanfaatan aset serta hasil yang diperoleh dari aset tersebut.
"Nantinya untuk inventarisasi seluruh barang milik pemerintah diberi cap atau stiker. Kursi, meja, lemari, komputer, laptop akan dipasang tanda inventaris," ungkapnya.
Orang Pejabat nomor satu dijajaran pemerintahan Kota Banjar itu menegaskan bahwa pengambilan pejabat BPK untuk dua posisi eselon II, sekaligus untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan. Dengan diberlakukannya PP nomor 71 yang efektif berlaku mulai Tahun 2015, maka pengelolaan keuangan pemerintah daerah, mengacu pada sistem akuntasi keuangan/ actual basic. Oleh karenanya, perlu dilakukan persiapan atau perintisan mulai saat ini. "Pemkot Banjar dari sekarang merubah mind set birokrasi dalam pengelolaan keuangan," katanya.
Dia juga mengatakan pejabat Kota Banjar tidak perlu tersinggung dengan kebijakan yang diambil. Karena untuk posisi tersebut sudah harus dipegang oleh pejabat yang proffesional dalam bidang akuntansi atau manajemen keuangan dan pemerintahan. "Ini hak prerogatif walikota. Langkah ini sekaligus untuk mempersiapkan Banjar lebih baik, dan memberikan pelajaran bahwa mengelola keuangan tidak boleh dilakukan seenaknya. Termasuk juga dapat mengingatkan saya apabila ada langkah yang keliru," katanya.
Menanggapi 'impor' pejabat untuk posisi eselon II, Ketua Komunitas Kajian Kejuan Banjar (K3B), Debby Puspito mengaku prihatin. Di satu sisi, lanjutnya, bisa dibenarkan karena merupakan hak prerogatif Walikota, akan tetapi di lain sisi menunjukkan adanya kegagalan dalam upaya meningkatkan kualitas pejabatnya. "Hal tersebut juga menunjukkan adanya ketidak percayaan beliau terhadap kemampuan aparaturnya. Jadi buat apa ada pendidikan atau pelatihan yang dimaksudkan untuk peningkatan kemampuan selama ini. Terus terang saya prihatin dengan keadaan tersebut," tuturnya.
Datangnya pejabat dari BPK tersebut, lanjut dia, akan memunculkan problem baru di lingkunan birokrat pemerintahan. Alasannya karena akan ada pejabat yang kecewa, karena gagal menduduki posisi tersebut. Pejabat BPK, menurut penilainnya lebih baik ditempatkan sebagai supervisor atau konsultan. "Saya kira akan blunder dan mengecewakan pejabat yang sudah mengabdi lama di Banjar. Saya percaya banyak pejabat yang sudah mengintip dan mengincar jabatan terseut, tidak hanya eselon II tetapi juga eselon lll maupun lV," ujarnya. (A-101/das)***
sumber: PR Online
0 komentar:
Post a Comment